Minggu, 27 Januari 2019

Kebijakan Repatriasi Tax Amnesty

Repatriasi Tax Amnesty diprediksikan akan menetap di Indonesia. Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengaku bahwa iklim investasi tanah air kemungkinan dipandang sangat menarik oleh para pemilik dana repatriasi. Pertimbangan ini bersasarkan penguatan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serikat dan juga tingkat bunga aset keuangan yang menarik.
Repatriasi Tax Amnesty
Repatriasi Tax Amnesty

Seperti diketahui bahwa nilai tukar rupiah tercatat mengalami penguatan semenjak bulan oktober 2018 meskipun pernah sekali terjadi jeda pelemahan pada awal bulan november 2018. Oleh akrena itu, Direktur Jenderal Pajak  merasa optimis jika dana repatriasi pada program tax amnesti akan menetap di dalam negeri pada saat holding period / masa tahan yang selama 3 tahun berakhir pada semester II tahun 2019.

Hal ini disebabkan karena dana asing sedang mengalami masa tren masuk ke pasar capital flow atau pasar keuangan domestik. Robert juga menjelaskan bahwa pasar keuangan domestik (capital flow) telah terjadi semenjak kuartal terakhir pada tahun 2018 yang terus berlanjut pada tahun 2019 sekarang ini tanpa adanya aturan khusus.

Prediksi Suara Pendukung Pilpres 2019

Suara Pendukung Pilpres 2019 diantara partai pengusung masing - masing calon presiden dan wakil presiden rupanya masih terbelah. Banyak diantara partai pendung dari masing - masing calon memilih calon presiden yang tidak searah dengan partai koalisi dari masing - masing capres cawapres.
Suara Pendukung Pilpres 2019
Suara Pendukung Pilpres 2019

Hal ini disebabkan karena adanya masalah internal yang terjadi pada partai pengusung dan juga pemberian kebebasan untuk memilih capres cawapres tanpa melihat adanya koalisi atau pendukung partai dari masing - masing calon presiden dan wakil presiden. Survey yang dilakukan oleh Indikator politik pada tangal 16 sampai dengan 26 desember 2018 yang melibatkan sebanyak 1.220 responden menghasilkan temuan bahwa PPP (partai persatuan pebangunan), Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Berkarya dinilai paling tidak solid.

Survey ini dilakukan dengan metode multistage random sampling atau pemilihan responden secara acak dengan tingkat margin of error atau tingkat kesalahan kurang lebih 2,9% dengan besaran tingkat kepercayaan mencapai 95%. Dan melakukan kontrol kualitas terhadap 20% sampel.

Berapa Sih Impor Beras 2018

Impor Beras 2018 mengalami kenaikan yang vukup besar jika dibandingkan dengan posisi impor beras pada tahun 2017 yang lalu. Di sisi lain, volume ekspor beras nasional selama periode Bulan Jnauari sampai dengan November 2018 mengalami penurunan yakni menjadi 3.196 ribu ton. Padahal, ekspor beras pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2017 mampu mencapai angka sebesar 3.55,3 ribu ton.
Impor Beras 2018
Impor Beras 2018

Secara akumulatif, nilai ekspor beras nasional pada tahun 2018 juga mengalami penurunan yakni menjadi 1,45 juta dolar Amerika Serikat dari yang tahun 2017 ekspor beras nasional dapat mencapai nilai sebesar 3,25 juta solar Amerika Serikat. Sementara itu, merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukanbahwa impor beras nasional pada periode bulan Januari sampai dengan November 2018 adalah seberat 2,2 juta ton atau melonjak jika dibandingkan dengan periode bulan Jnauari sampai dengan Desember 2017 yang hanya mencapai besaran 305,75 ribu ton.

Di sisi lain, jika dilihat dari nilai impor beras selama periode bulan Januari sampai dengan November 2018 telah meningkat sebesar 1,02 miliar dolar Amerika Serikat dibandignkan dengan nilai impor beras sepanjang tahun 2017 yang hanya sebesar 143,64 juta dolar Amerika Serikat.

Kebenaran Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Rencana Presiden Untuk Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir akhirnya menimbulkan polemik yang cukup pelik di tengah masyarkat domestik dan internasional. Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra, penasehat hukum Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dirinya telah meyakinkan presiden untuk dapat membebaskan Abu Bakar Ba'asyir tanpa syarat.
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Presiden Joko Widodo juga telah meminta masukan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Tito Karnavian dan Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait pembebasan tanpa syarat Abu Bakar Ba'asyir. Namun hal ini menuai kritik dari dalam negeri dan luar negeri. Scott Morrison, Perdana Menteri Australia langsung mengubungi pemerintah Indonesia tentang adanya rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Dikutip dari reuters, Scott Morrison menjelaskan bahwa posisi Australia di dalam persolana ini tidak akan berubah, pihaknya menyampaikan keberatan yang paling endalam terkait adanya rencana pembebasan Abu bakar Ba'asyir. Di dalam negeri, Pemerintah juga terancam elektabilitasnya terkait rencana pembebasan Abu BAkar Ba'asyir. Sejumlah pendukung Presiden Joko Widodo mengajukan protesnya di media sosial dan mengancam tidak akan memilihnya di pilpres 2019 mendatang.

Pelaporan Tabloid Indonesia Barokah

Tabloid Indonesia Barokah dilaporkan oleh tim sukses calon Presiden nomor urut 02 PRabowo Subianto - Sandiaga Uno. Pelaporan tabloid Indonesia barokah ke dewan Pers merupakan buntut dari konten tabloid tersebut yang dinilai mengdiskreditkan Prabowo - Sandiaga.
Tabloid Indonesia
Tabloid Indonesia

Nurhayati, Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga menyebutkan bahwa pemberitaan yang tercantum pada tabloid Indonesia Barokah tersebut sarat dengan ujaran kebencian dan juga fitnah kepada Prabowo-Sandiaga. Konten ujaran kebencian dan fitnah tersebut dapat terlihat di dalam artikel dengan judul "Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik?" di halaman enam tabloid Indonesia Barokah.

Nurhayati mengungkapkan bahwa  tabloid Indonesia barokah dengan edisi I Desember 2018 baik secara judul dan juga kontennya mengandung fitnah dan juga ujaran kebencian terhadap Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. BPN Prabowo - Sandiaga juga menilia bahwa tabloid Indonesia Barokah ini adalah media ilegal karena tidak dicantumkan badan hukum perusahaan pers di dalam susunan redaksinya. Untuk itu, BPN Prabowo -Sandiaga meminta dewan pers untuk segera menindaklanjuti laporan yang dilayangkan oleh BPN Prabowo Sandiaga.

Berita Terbaru Utang Luar Negeri BUMN

Utang Luar Negeri BUMN mencatatkan kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan utang luar negeri BUMN pada posisi akhir tahun 2017. Utang Luar Negeri BUMN pada bulan November 2018 mencapai angka sebesar 5,66 miliar dolar amerika serikat atau sekitar 75,9 triliun rupiah jika kurs dolar amerika 14.000 rupiah per dolar.
Utang Luar Negeri BUMN
Utang Luar Negeri BUMN

Angka ini tentunya naik sebesar 4,33% jika dibandingkan dengan posisi utang luar negeri BUMN pada akhir tahun 2017 yang lalu. Besaran utang luar negeri BUMN tersebut nyatanya hanya 17,36% dari total utang luar negeri untuk sektor perbankan yang mencapai angka sebesar 32,6 miliar dolar Amerika serikat atau sekitar 434 triliun rupiah (14.000/dolar).

Sementara itu, utang luar negeri perbankan paling besar dicatatkan leh sektor swasta nasional yaitu dapat mencapai angka sebesar 17,12 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari separuh total utang luar negeri perbankan. Di sisi lain, total utang luar negeri untuk bank swasta nasional juga tercatat meningkat sebesar 0,94% pada bulan November 2018 jika dibandingkan dengan posisi utang luar negeri abnk swasta akhir tahun 2017.

Utang Luar Negeri Swasta Lebih Banyak

Tumbuhnya Utang Luar Negeri Swasta lebih kencang daripada utang luar negeri Pemerintah memaksa utang luar negeri swasta menjadi kembali lebih besar daripada utang luar negeri pemerintah semenjak bulan Spetember 2018. Utang luar negeri swasta tersebut paling besar berasal dari kalangan swasta nasional yang mencapai angka sebesar 33,9% yang kemudian diikuti oleh swasta campuran dengan persentase 33,06% kemudian diikuti oleh BUMN sebesar 22,04% dan swasta asing yang mencapai 10,53%.
Utang Luar Negeri Swasta
Utang Luar Negeri Swasta

Peningakatan utang luar negeri swasta ini hingaa bulan november 2018 telah meningkat sebesar 9,92% yakni menjadi 189,35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.650,85 triliun rupiah (Rp.14.000/dolar) jika dibandignkan dengan posisi utang luar negeri swasta pada akhir tahun 2017.

Di sisi lain, utang luar negeri pemerintah dan bank sentral hanya tumbuh lebih kecil yakni 1,6% menjadi sebesar 183,52 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.569,24 triliun rupiah. Hasilnya, utang luar negeri Indonesia telah tumbuh sebesar 5,66% menjadi sebesar 372,86 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5.220,1 triliun rupiah dari posisi akhir tahun 2017.